Masalah Permodalan UMKM Vs Rentenir

masalah-permodalan-ukm-vs-rentenir

UKMDepok.co.id – Salah satu masalah yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha adalah sulitnya akses terhadap lembaga jasa keuangan (perbankan). Tak jarang untuk memenuhi kebutuhan modalnya, umkm dengan terpaksa memperoleh pinjman dari pihak ketiga (rentenir) dengan jasa pinjaman (bunga) yang sangat tinggi. Karena bunga yang sangat tinggi tersebut, umkm tidak mampu mengembalikan pinjamanannya yang pada akhirnya usahanya tidak berkembang malah asset yang dimiliki hilang.

Fenomena ini sangat sering terjadi, kemudahan prosedur pinjaman merupakan salah satu faktor semakin suburnya praktik-praktik rentenir. Sementara di lain pihak, baik itu perbankan maupun koperasi, belum mampu ‘bersaing” dengan kecepatan dan kemudahan pelayanan dari para rentenir. Oleh karena itu Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah untuk mengurangi praktek rentenir.

pinjaman-cepat-dan-mudah-untuk-umkm

Yang menjadi pokok perhatian dari keunggulan rentenir adalah ‘MUDAH DAN CEPAT”, oleh karena itu jika pemerintah dalam upayanya harus berpedoman pada hal terbeut.
Beberapa langkah yang bias dilakukan diantaranya:

A. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Akses masyarakat terhadap lembaga keuangan masih rendah, hal ini terbukti dengan rendahnya Oleh karena itu diperlukan upaya nyata untuk mendorong masyarakat khususnya umkm agar memperoleh akses yang seluas-luasnya terhadap lembaga jasa keuangan.
Untuk membuka akses selaus-luasnya tersbut diperlukan koordinasi yang sinergis antar berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pemerintah sebagai pembina umkm, Lembaga Jasa Keuangan (perbankan, asuransi, leasing, pegadaian, dll), Bank Indonesia, Otoritas jasa Keuangan, akademisi dan berbagai pihak lainnya. Menyadari pentingnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui Radiogram menteri Dalam Negeri No T-900/634/Keuda Tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk Tim Percepatan Akses keaungan Daerah (TPAKD) di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan :

  • Mendorong ketersediaan akses keuangan daerah yang selaus-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
  • Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keaungan yang produktif bagi masyarakat di daerah.
  • Mendorong Lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
  • Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan laayanan jasa keuangan.
  • Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan umkm, usaha rintisan (stat up business) dan membiayai pembangunan sector prioritas..

B. Pembentukan/Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah didirikan dengan maksud untuk memberikan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang relatif lebih dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan yang lebih sederhana serta lebih mengutamakan pendekatan personil dan fleksibilitas pola serta model pinjaman.

C. Pembentukan/Pendirian Lembaga Keuangan Mikro

Guna memenuhi kebutuhan modal bagi skala mikro, dengan proses yang lebih cepat dan lebih mudah, sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka Pemerintah Dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan modal yang tidak terlalu besar. Bentuk badan hukum dari LKM yaitu Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Kepemilikan dari PT LKM dapat dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau sebagian dapat dimiliki oleh perorangan atau Koperasi. Untuk kepemilikan perorangan maksimal sebesar 20% dari saham. Rp. 500.000.000,- untuk cakupan wilayah Kota

D. Perkuatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Secara prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman, koperasi lebih mudah dibandingkan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun kemampuan modal koperasi masih sangat terbatas, disamping itu faktopr sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan koperasi. Agar memperkuat usaha dan kelembagan koperasi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

  • Melakukan penyertaan modal bagi Koperasi atau penjaminan pinjaman (namun dalam undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak diperbolehkan).  Alternatif lainnya yang memungkinkan secara aturan adalah dengan memberikan bantuan social kepada koperasi untuk digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam.
  • Turut serta mendirikan Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk pemberian saham pada Perseroan Terbatas (PT) LKM yang merupakan perusahaan daerah.
  • Melakukan pembinaan koperasi secara sistematis dan masif dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi.

Artikel di tulis oleh Andi Kuswandi, Depok.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes. | Thanks to Juicers, Free WP Themes and